Kuliah Umum “TRANSFER
KE DAERAH DAN DESA
SOLUSI BANGSA SEJAHTERA”
Jurusan Manajemen Keuangan, STAN
Bintaro, 11 Oktober 2017
Nah kali ini saya akan
menceritakan pengalaman saya saat mengiuti kuliah umum tentang transfer ke
daerah dan desa olusi bangsa sejahtera,
Nah acara ini dibuka
engan menyanyikan lahu indonesia raya dan mars PKN STAN , kuliah umum ini di
moderatori oleh bapak Agus Sunarya Sulaeman selaku ketua jurusan manajemen
keuangan. Nah langsung saja saya sampaikan isi dari kuliah umumnya.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa - salah satu instrumen kebijakan fiskal sangat
strategis dalam pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan Bangsa Sejahtera,
Tujuan pembangunan
ekonomi Indonesia, adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti
yang tertuangpada uud45 alenia IV,
FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
-
Alokasi : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penggunaan dan alokasi sumber daya
-
Distribusi : Alat pemerataan dan
pencapaian keadilan
-
Stabilisasi : Alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, menstabilkan
fluktuasi/volatilitas perekonomian
DIMENSI DESENTRALISASI DI INDONESIA
Politik
Kewenangan Pemerintah
Daerah: Struktur dan bidang dalam Pelayanan Publik; Mekanisme Pilkada; Kewenangan
dalam mengatur pemerintahan daerah
Administrasi
Pemberian Pelayanan
kepada masyarakat;Local regulatory framework; Managemen Keuangan Daerah
Ekonomi
Desentralisasi ekonomi di daerah sebagai pusat pertumbuhan
Fiskal
Expenditure
assignment, Revenue assignment.
PROBLEMATIKA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH
Pajak daerah
- Jenis pajaknya terlalu banyak dan beberapa diantaranya hasilnya relatif kecil.
- Beberapa jenis pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan umumnya banyak dikelola oleh Pengusaha yang sama sehingga menimbulkan biaya administrasi yang relatif besar (administration cost dan compliance cost).
- Secara politik jumlah pajak yang relatif sedikit lebih dapat diterima.
Retribusi daerah
- Beberapa jenis retribusi yang ada saat ini tidak layak dipungut karena bersifat pelayanan mandatory (prinsip ekonomi dan politis)
•
Pengujian Kendaraan Bermotor,
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Pelayanan Tera/Tera Ulang Penggantian Biaya
Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
2. Beberapa jenis retribusi kurang layak
dipungut karena hasilnya kecil dan sulit dipungut.
3. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
berakibat menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi (contoh:
Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Tempat Minuman
Beralkohol).
FILOSOFI FILOSOFI
DEFINISI: Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
TUJUAN: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan
Daerah.
FORMULA ALOKASI:
§ berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan Pajak
dan PNBP (SDA).
§ by origin: daerah penghasil menerima alokasi sesuai potensinya,
daerah lain menerima alokasi dalam rangka pemerataan
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Formula alokasi: selisih
kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal
DEFINISI:
DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
TUJUAN:
membantu daerah tertentu
dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik;
•
mendorong
percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional; dan
•
mengatasi
ketimpangan pelayanan publik antar daerah dalam mencapai SPM.
FORMULA ALOKASI
Unit cost× Jumlah×frekuensi
Dengan kesimpulan
Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal mampu
untuk mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,
perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Ini menunjukan
kebijakan desentralisasi dapat menjadi instrumen yang strategis di dalam menuju
pencapaian Masyarakat Adil dan Makmur,
Penguatan instrumen kebijakan Desentralisasi Fiskal, baik
penguatan sistem perpajakan daerah maupun sistem Transfer ke Daerah dan Dana
Desa terus dilakukan untuk
mengatasi tantangan dan permasalahan pelaksanaan desentralisasi, sehingga dapat
lebih mengakselerasi peningkatan
layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu
untuk terus ditingkatkan agar perumusan kebijakan dan pelaksanaannya dapat
berjalan harmonis dan produktif dalam
mengoptimalkan pengelolaan seluruh instrumen desentralisasi fiskal.
Daftar pustaka
Ppt kuliah umum
Komentar
Posting Komentar