Kuliah Umum DJPPR

hello guys, postingan aku kali ini bakal ngebahas kuliah umum DJPPR oleh bapak Dr. Lucky Alfirman, S.T., M.A. selaku direktur Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan topik "Hutang Indonesia, Bagaimana Mengelola Agar Bermakna Bagi Bangsa" yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 11 Desember 2017, di gedung G PKN STAN, langsung aja ya sama isi kuliah umum nyaaa..





I.     Tantangan Pembangunan Indonesia
Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia
- masyarakat yang adil dan makmur dengan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengurangi ketimpangan
Kualitas SDM Indonesia Relatif Rendah
Terdapat Gap Infrastruktur,diperlukan usaha pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan infrastruktur
Perlu Sinergi Kebijakan di semua sektor untuk mengatasi tantangan pembangunan

II.     Kebijakan Fiskal, APBN dan tantangannya
Arah dan strategi kebijakan fiscal Menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan
1. APBN sehat & berkelanjutan
- Optimalisasi Pendapatan
- Quality of spending
Sustainable Financing
2. Penguatan 3 Fungsi  Pokok Kebijakan Fiskal
- Fungsi Alokasi
- Fungsi Stabilisasi
- Fungsi Distribusi
3.Sustainable Development
- Aspek Ekonomi
- Aspek Sosial
- Aspek Lingkungan
- Inklusif
4. Welfare
- Pertumbuhan ekonomi
- Pengurangan
    Pengangguran
    Kemiskinan
    Kesenjangan

Tantangan Pengelolaan APBN
- Penerimaan (Proyeksi & Estimasi)

•  Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel
• Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara
• Rasio penerimaan perpajakan masih rendah

- Belanja (Komitmen)

• Membuat keputusan belanja yang strategais
• Memprioritaskan belanja produktif dan mendukung pembangunan
• Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan
• Memerangi inefisensi dan korupsi

- Pembiayaan (Sustainability)

• Menjaga disiplin fiskal (tingkat defisit & utang)
• Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan
• Mendukung keuangan inklusif
• Diimbangi dengan stabilitas sistem keuangan

III. Mengapa kita berutang
Utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat (tanpa penundaan)
1. Menjaga momentum & menghindari Opportunity Loss
Beberapa kebutuhan belanja tidak bisa ditunda,

• misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan

Penundaan hanya akan mengakibatkan biaya/kerugian yang lebih besar di masa datang
2. Memberikan legacy (warisan) yang baik untuk generasi selanjutnya
Beberapa belanja saat ini diperlukan/dinikmati oleh generasi mendatang

•  misalnya belanja pendidikan dan infrastruktur

Golden rule: Utang untuk investasi dapat memenuhi keadilan antar generasi karena akan mewariskan aset bagi generasi mendatang
Legacy yang baik muncul apabila utang digunakan untuk membiayai hal-hal yang produktif
3. Menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
Tanpa utang ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh pada level saat ini
Study BKF: jika rasio utang terhadap PDB ditahan pada level 23% maka rata-rata pertumbuhan ekonomi 2013-2016 akan berada di bawah 5%. Mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada level 23% berarti menghilangkan kesempatan penciptaan lapangan kerja 150-200 ribu orang dalam kurun waktu 2013-2016
4. Mengembangkan pasar keuangan
Menyediakan benchmark bagi industri keuangan
Menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat
Membantu BI dalam kegiatan operasi moneter
IV. Pemanfaatan Utang
    Utang untuk belanja produktif
Realisasi belanja infrastruktur tumbuh signifikan terutama mulai tahun 2015.
Pemerintah juga memanfaatkan utang untuk pemenuhan belanja pendidikan dan kesehatan yang masing-masing tetap dijaga 20 persen dan 5 persen terhadap APBN.
Peningkatan utang memungkinkan Pemerintah untuk menambah alokasi belanja DAK Fisik dan Dana Desa serta Perlindungan Sosial.

sesi Tanya jawab
- rasio utang valas Indonesia terus menurun, akan kah akan ada saat Indonesia sama sekali tidak ada utang luar negeri?

• pertimbangan itu banyak, ada utang domestik dan luar negeri, utang valas kita juga harus mengembalikan utang juga dengan dollar, dan ada risko mata uang, dengan pertimbangan kita masih tergantung dengan komoditas batu bara dan kelapa sawit, yang dalam kurun 5tahun ini menurun sangat derastis, untuk membiayai semua itu kita perlu melakukan utang

- akhir akhir ini kita tahu bahwa pemerintah sedang gencar gencar nya dalam utang hal ini digunakan pembangunan infrastruktur seperti yang telah bapak jelaskan sebelumnya disini, mengenai informasi ini masyarakat  indonesia itu malah memojokan pemerintah kita, berdasarkan berita yang saya baca, masyarakat kita itu, saat utang pemerintah naik akan membawa pemerintahan kita akan bangkrut,  sebagai tugas kami mahasiswa. kami untuk menjelaskan, malakukan pemaham bagi keluarga, lalu apakah upaya pemerintah dalam melurus kan mindset masyarakat

• kita harus dapat menginfomasi, sosialisasi, mengedukasi, sampai ke pemda menyadarkan tentang utang, dengan banyak nya informasi hoax pada zaman sekarang ini seperi ibu mentri akan menjual bali untuk membayar utang, jadi kalian ini harus bisa meluruskan informasi simpang siur sebagai generasi penerus,

- berdasar beberapa artikel yang saya baca bahwa utang pemerintah tahun sebelumnya sebesar 2.600T dan ekarang ini 3.600T dengan bertambah 1.000T DSR (debt service ratio) yang semakin memburuk, yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan kita dalam membayar utang, kalau semakin buruk berarti kemampuan kita dalam membayar utang juga semakin buruk, persoalan nya jika utang digunakan juntuk kegiatan yang produktif seharusnya DSR tidak memburuk, jangan sampai utangnya semakin banyak tapi tidak menghasilkan output yang baik, bagaimana pendapat bapak

• investasi, investasi itu berdampak beberapa tahun kemudian seperti pendidikan 20% dari dana APBN,meskipun hasilnya baru nampak beberapa tahun kemudian, tapi jika kita tidak berinvestasi dari sekarang,manusia kita akan semakin tertinggal, apa yang kia investasikan apa yang kita usahakan sekarang ini insyaallah akan bermanfaat bagi masyarakat

nah itu tadi isi kuliah umum DJPPR, semoga bermanfaat













daftar pustaka :
ppt Pengelolaan Utang Negara - STAN